JAKARTA
(Suara Karya): Daerah mendukung pelaksanaan seleksi calon pegawai
negeri sipil (CPNS) dilaksanakan pemerintah pusat. Dengan demikian
diharapkan mampu mengurangi kecurangan maupun intervensi kepala daerah.
"Kami setuju jika pelaksanaan seleksi CPNS, mulai dari tahapan
penyusunan soal hingga proses pemeriksaan lembar jawaban kerja (LJK)
dilakukan pusat. Dengan demikian diharapkan hasilnya pun juga akan lebih
valid dan terukur," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota
Payakumbuh, Sumatera Barat, Ruslayetti di Kantor Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB),
Jakarta, Selasa (18/9).
Menurut dia, dengan menyerahkan pelaksanaan seleksi CPNS menjadi
kewenangan pusat juga mengurangi tanggung jawab pemerintah daerah,
terutama menyangkut kualitas pengadaan pegawai negeri sipil (PNS).
Dia berharap pemerintah juga akan terus melakukan perbaikan-perbaikan
pada sistem seleksi CPNS pada tahun mendatang, khususnya menyangkut
pencetakan soal ujian tes CPNS.
"Jangan ada lagi kebocoran-kebocoran yang kerap terjadi pada setiap
pelaksanaan test CPNS. Percetakan yang digunakan juga harus dijamin
kredibilitasnya. Harus dapat menjaga kerahasiaan soal ujian," katanya.
Sesuai jadwal, Kemenpan-RB akan mengumumkan mengumumkan hasil test
seleksi kompetensi dasar (TKD) CPNS akan dilakukan pada Rabu (19/9) ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Menpan-RB) Azwar Abubakar menjelaskan, semula pengumumannya itu akan
dilaksanakan pada Senin (17/9) lalu.
Dia mengatakan, hasil yang diumumkan tersebut akan tetap mencantumkan
nilai, sehingga peserta mengetahui lulus TKD atau tidak. Selain itu,
hasil test juga akan diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN),
sehingga ada empat pihak yang memiliki datanya.
"Saya yakin, kalau dengan begini maka hasilnya tidak akan masuk angin,
karena bila terjadi perbedaan, pasti ketahuan. Tugas kami hanya sebagai
koordinator," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Azwar
Abubakar meminta kepala daerah dan kepala instansi pemerintah pusat
sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak melakukan manipulasi
hasil seleksi CPNS. Sebab, praktik haram tersebut kini bakal lebih mudah
dideteksi karena panitia pusat telah menggandeng konsorsium perguruan
tinggi negeri untuk mengolah hasil ujian.
"Memang PPK yang mengumumkan hasilnya, tetapi yang mengolah hasil ujian
orang lain, sehingga diharapkan tidak terjadi manipulasi. Kalau masih
ada yang bermain-main, akan kami tindak tegas," ujar Azwar.
Bila CPNS yang dinyatakan diterima diumumkan sesuai hasil ujian, Azwar
meyakini praktik titip-menitip kerabat pejabat yang selama ini terjadi
akan hilang. "Kalau anak pejabat tidak lolos ujian CPNS lantas mereka
bekerja di swasta, mata rantai dalam pengadaan CPNS yang selama ini
sarat KKN akan terputus," terangnya.
Tahun ini, seleksi CPNS dihelat serentak 48 instansi pemerintah di
pusat dan daerah pada 8 September besok guna memperebutkan 14.560 kursi.
Rinciannya, 23 instansi pusat akan merekrut 11.870 orang CPNS dan 21
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akan merekrut 2.681
orang CPNS. (Tri H)
0 komentar:
Poskan Komentar